Latest Post

Suswono, Menteri Era SBY yang Pertama Lapor Harta Setelah Purnatugas

Written By pksdepok on 31 Okt 2014 | 10/31/2014



PKS Cibitung (SB) - Eks Menteri Pertanian Suswono siang ini mendatangi gedung KPK. Suswono datang untuk melaporkan harta kekayaannya.
“Jadi saya datang untuk melaporkan harta kekayaan setelah selesai menjabat sebagai menteri, sebagaimana diatur dalam undang-undang,” kata Suswono di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2014).
Dalam aturan yang berlaku, seseorang yang baru selesai menjabat sebagai pejabat negara memang wajib melaporkan harta kekayaannya. Sehingga, bisa diketahui ada tidaknya peningkatan atau penurunan jumlah hartanya selama menjabat.
Lalu berapa harta Suswono setelah menjabat sebagai menteri?
“Itu nanti sajalah, kan pasti diumumkan oleh KPK,” jelas politisi PKS ini diiringi tawa.
Suswono merupakan mantan menteri era SBY yang pertama melaporkan harta kekayaannya. Dalam peraturan, ada waktu dua bulan bagi para mantan penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada satu pun menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo yang melaporkan harta kekayaannya. Pihak KPK mengimbau agar para menteri segera melaporkan hartanya. (Dtk)

Sumber : PKS Cibitung

Demokrasi di Indonesia Jadi Sumber Rujukan



Semarang (31/10) - Selama kurun waktu delapan bulan terakhir, Indonesia dianggap telah sukses menggelar pesta demokrasi dengan sangat meriah, demokratis dan menghasilkan produk demokrasi yang diharapkan menjadi awal dari kematangan demokrasi Indonesia.

Pesta demokrasi Indonesia dimulai dari Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) April lalu, lalu berlanjut di Pemilihan Presiden (Pilpres) di bulan Juli, kemudian pelantikan Presiden disertai transisi demokrasi pada 20 Oktober lalu, semuanya berjalan dengan baik dan menggembirakan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun menyebut bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan kematangan dan kedewasaan. Meski akhir-akhir ini acapkali diperlihatkan peristiwa politik yang mencengangkan, seperti "DPR Tandingan" hingga membanting meja. Namun secara umum, PKS menyebut demokrasi Indonesia kian matang.

“Pelaksanaan demokrasi Indonesia disanjung tinggi negeri lain dan jadi rujukan dan sumber pembelajaran bagi mereka,” kata Abdul Fikri, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, dalam akun Twitter @FikriFaqih, baru – baru ini.

Fikri kemudian menerangkan bahwa Demokrasi dipilih karena disana ada kebersamaan, sehingga hal ini dipastikan sesuai dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, yakni berjuang bersama dan gotong royong. “Jadi kita memilih demokrasi sebagai jalan hidup bukan karena alasan akademis, ini memang ruh bangsa kita, demokrasi yang khas ya kebersamaan,” lanjutnya.

Menurut pria yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan sejak 1998 ini, format demokrasi di Indonesia akan terus mengalami perkembangan, dikarenakan Indonesia terus belajar, model demokrasi seperti apa yang memang pas untuk dijalankan oleh negeri yang beragam etnis, suku, agama.

“Demokrasi kita tidak tunduk pada teori-teori  yang berkembang, apalagi pada teori yang hanya diambil mentah-mentah dari luar sana,” kata Fikri. Demokrasi di Indonesia, menurut Fikri, sedang tumbuh dan belajar sesuai karakteristik bangsa, bukan untuk tunduk pada teori-teori bangsa lain.

“Kita tentu terus mengevaluasi, apa yang kurang dari demokrasi yang kita yakini sebagai jalan hidup berbangsa. Kita ini merdeka dengan keringat sendiri, bukan dengan pemberian bangsa lain. Apalagi kemerdekaan kita bukan hasil teori/penelitian bangsa lain. Jangan biarkan pengaruh globalisasi mencabut akar dan kultur bangsa kita yang beragam dan majemuk,” jelas kandidat Doktor Universitas Diponegoro itu.

Salah satu contohnya, imbuh Fikri, perubahan UU 5/1974 ke UU 22/1999 lalu menjadi UU 32/2004 merupakan best practice demokrasi dan pemerintahan di tingkat lokal. Dikatakan Fikri, evaluasi memang dilakukan Kemendagri, namun masyarakat dan seluruh elemen bangsa juga wajib mengawasi, memberi masukan.

“Lalu bagaimana dengan UU Pilkada yang ramai itu? Bila di tingkat nasional logika jumlah tetap digunakan maka begitulah praktik damai demokrasi kita, tanpa lupa proses musyawarah mufakat. Bila ada satu pilihan maka tidak usah mengada-ada memunculkan opsi tambahan, karena bisa diambil kata mufakat. Dan kemufakatan kita adalah praktik logika elektoral sebagai solusi. Faham demokrasi kita, memilih dengan suara terbanyak,” pungkasnya. (abr/kabarpks)



Sumber : DPP PKS

PKS: Gunakan Teknologi Informasi dengan Bijak



Jakarta (31/10) - Masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial agar nantinya kemajuan teknologi informasi dapat membawa kebaikan bagi penggunanya dan bukan sebaliknya bisa membawa dampak buruk bagi pelakunya.

Demikian dikatakan oleh Ahmad Zainuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika menanggapi kasus penangkapan seorang tukang sate berinisial MA 23 tahun, warga Ciracas yang ditangkap oleh aparat berwajib. MA ditangkap karena dianggap telah mem-bully presiden lewat akun jejaring sosialnya.

Zainuddin sangat menyayangkan penangkapan tersebut karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat. “Toh kasus ini juga oleh pelaku hanya memposting kembali konten yang selama ini sudah banyak beredar di dunia maya," imbuhnya.

Menurutnya, masih banyak kasus serupa bahkan lebih vulgar dan terang-terangan menghina atau mem-bully pihak tertentu lewat media sosial tapi tidak mendapat perlakuan serupa dari aparat. "Ada apa ini?" ujarnya.

Namun demikian Zainuddin juga mengingatkan bahwa dalam penggunaan teknologi dan jejaring sosial memiliki etika yang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. “Kita mendukung agar keadilan harus ditegakkan, siapa yang salah wajib dikenakan sanksi, asal penegakkan hukum itu tidak tebang pilih dan berlaku kepada siapa saja," jelasnya.

Legislator PKS dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengimbau kepada masyarakat agar bijak dan santun ketika menggunakan media sosial. “Walaupun kita bebas untuk menuliskan apa saja di akun pribadi akan tetapi ketika itu ditulis dalam jejaring sosial maka hal tersebut bukan lagi privasi karena sudah menjadi hak publik," pungkasnya. (abr/kabarpks)



Sumber : DPP PKS

Almuzzammil: Kedewasaan Kita dalam Berdemokrasi Diuji




Yusuf, menilai Pimpinan DPR tandingan yang digagas oleh Anggota DPR RI dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ajarkan politik anarki. Menurutnya, pembentukan pimpinan DPR tandingan serta mosi tidak percaya, merupakan keputusan yang tidak rasional dan tidak sesuai aturan dalam Undang-undang dan tata tertib yang berlaku.
"Kita ini bukan parlemen jalanan atau penganut politik anarki yang tidak mau terikat aturan. Jangan sampai legitimasi kita dipertanyakan karena ketidaktaatan kita pada hukum. Mari beri keteladan yang baik. Jangan ajarkan rakyat untuk langgar Konstitusi dan UU," kata politisi PKS asal Lampung ini dalam keterangan persnya, 30/10/2014.
Menurut Muzzammil, anggota DPR RI periode 20014-2019 telah dilantik dan disumpah pada 1 Oktober 2014 untuk menaati Konstitusi, UU, Tata Tertib, dan Kode Etik Anggota DPR RI.
“Kepada teman-teman KIH saya mengajak untuk segera bekerja serta taati konstitusi dan UU. Pemilihan Pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan DPR telah diatur dalam UU MD3 dan tata tertib. MK juga sudah memutuskan UU MD3 telah sesuai dengan konstitusi,” jelasnya.
Menurut Muzzammil, setelah MK menolak gugatan teman-teman KIH tentang UU MD3, seharusnya tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Jika KIH berpendapat bahwa pimpinan DPR definitif melanggar aturan atau tidak cakap, maka dapat disampaikan di Sidang Paripurna dan Majelis Kehormatan DPR.
“Mari kita ikuti aturan dan prosedur yang ada. Supaya kita semua bersama-sama kerja. Seharusnya teman-teman segera daftarkan nama-nama anggota untuk masuk AKD. Karena pada Pasal 76 UU MD3 menyebutkan setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi,” terangnya.
Muzzammil menegaskan bahwa sikap membuat pimpinan DPR tandingan yang dilakukan KIH, tidak sah dan berlebihan. Hal ini disebabkan sebagai lembaga negara, pemilihan pimpinan DPR tidak bisa dilakukan semaunya. Ada prosedur dan aturan yang harus ditaati sesuai undang-undang dan tata tertib yang berlaku.
“Silakan buka UU MD3 Pasal 84, Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Jika tidak mufakat pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Keabsahan pimpinan hanya bisa dilakukan melalui sidang paripurna dan disahkan Mahkamah Agung,” paparnya.
Muzzammil menyayangkan alasan KIH yang menginginkan jabatan di DPR karena berprasangka bahwa KMP akan menghambat kinerja dan memakzulkan Pemerintahan Jokowi.
“Sikap seperti itu melanggar Kode Etik DPR Pasal 9 yang menyebutkan setiap Anggota DPR tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok dengan dasar yang tidak relevan,” terangnya.
Muzzammil menilai, sikap yang diambil KIH ini sebagai bentuk akumulasi kepanikan dan kekecewaan KIH yang kalah dalam pemilihan pimpinan.
“Sikap seperti itu justru akan merugikan KIH sendiri yang terkesan memaksa untuk meminta-minta jabatan dan tidak rasional. Dalam berpolitik seharusnya kita siap kalah dan siap menang. Kedewasaan kita dalam berdemokrasi diuji," tuturnya.

Sumber : DPP PKS

Lima Hak Anak Di Kota Depok Layak Anak

Written By pksdepok on 30 Okt 2014 | 10/30/2014



PKSDEPOK, Depok - Bulan Muharram adalah salah satu dari empat bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah. Bulan Muharram juga merupakan bulan pertama dalam sistem kalender Islam. Oleh karena itu salah satu momentum yang sangat penting yaitu menjadikan pergantian tahun baru Islam sebagai momentum evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan dan merancang agenda ke depan.

Ditengah agenda-agenda rapatnya, Aleg DPRD Kota Depok dari fraksi PKS, T. Farida Rachmayanti, menjelaskan makna serta harapannya dalam memperingati tahun baru Islam ini. Perempuan yang menjabat sebagai wakil ketua fraksi PKS Komisi B mengatakan bahwa Muharram merupakan momentum semangat dan harapan  baru memperbaiki nilai-nilai dalam keluarga Indonesia, lebih khususnya di Kota Depok.

Keberpihakan  perda Kota Layak Anak pada keluarga Indonesia terus didorong keterwujudannya oleh Farida yang juga ikut mensukseskan lahirnya perda Layak Anak. Layak Anak menempatkan posisinya pada basis ketahanan keluarga bersama masyarakat, “Hal ini menjadi penting karena keluarga dan peran orangtua adalah yang utama,” tegasnya.

Kemudian Farida menambahkan, perda Layak Anak bisa diterapkan sehingga tercapainya titik peningkatan pada kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Depok, “Karna kekuatan kompetitif daya saing Kota Depok ada pada SDM-nya, bukan SDA,” imbuhnya. Dengan adanya perda Layak Anak akan membantu keluarga menjaga potensi anak melalui 5 hak anak pada Kota Layak Anak yang merupakan turunan UU Perlindungan Anak yang harus diterapkan oleh Kota maupun Kabupaten. Kelima hak anak tersebut yaitu, Hak Sipil dan Kebebsan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; dan Perlindungan Khusus.

Farida yang masuk pada kepemimpinan pansus raperda Layak Anak sebagai sekretaris ini berharap, momentum Muharram dapat mewujudkan kesadaran keluarga Indonesia khususnya Depok, “Saya berharap hak-hak anak terpenuhi dengan outcome diberbagai sektor; munculnya keluarga harmonis; juga terbentuknya lingkungan yang ramah (mengacu pada infrastruktur) dan layak (mengacu pada fasilitas),” jelasnya. (rsk/ccm)


Usai Jadi Menteri, Salim Fokus ke Dunia Pendidikan



Jakarta (28/10) - Kementerian Sosial (Kemensos) hari ini melakukan proses serah terima jabatan menteri dari Menteri Sosial (Mensos) periode 2009-2014 Salim Segaf Aljufri ke Mensos yang baru periode 2014-2019 Khofifah Indar Parawansa, di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (28/10).
Salim mengatakan, setelah pensiun sebagai menteri, dia akan kembali sebagai pengajar. "Ada beberapa kampus yang siap saya ajar, seperti UIN Makassar, UIN Jakarta dan ada beberapa lagi," katanya di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (28/10).
Dia mengaku, dirinya merasa lega karena yang menggantikannya sebagai Mensos adalah Khofifah. Salim mengatakan, dirinya sudah mengenal Khofifah sejak lama dan dia menilai Khofifah mampu menjalani tugasnya sebagai Mensos.
"Saya lega pengganti saya adalah ibu Khofifah, karena saya sudah tahu beliau sejak lama, ibu Khofifah memang konsen kepada masalah sosial," ujarnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, dirinya akan kembali ke partainya sebagai anggota majelis syuro. "Saya akan kembali ke PKS. Saya kan anggota majelis syuro," ujar mantan Duta Besar Saudi Arabia itu.

Sumber : DPP PKS

Suswono: Mentan Pekerjaan Mulia




Jakarta (28/10) - Mantan menteri pertanian, Suswono mengatakan pekerjaan sebagai menteri pertanian merupakan pekerjaan mulia. Karena menurutnya, dalam menjalani pekerjaan sebagai menteri pertanian, yang dibantu adalah mayoritas masyarakat lemah. Terutama di pedesaan yang penghuninya terdiri dari para petani.
"Ini pekerjaan yang mulia. Karena negara sangat bergantung pada ketahanan pangan, semangat ini harus terus dikobarkan," kata Suswono dalam sambutannya di acara serah terima jabatan menteri sosial di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (28/10). Menurutnya, Indonesia yang mandiri pangan sangat mungkin diwujudkan kalau bersungguh-sungguh.
Suswono mengakui, sebagai mentan dalam lima tahun merupakan waktu yang singkat. Karena, dia menilai, mentan memiliki pekerjaan yang terkadang tidak mengenal waktu.
"Saya sangat merasakan waktu lima tahun ini amat singkat karena kita melakukan pekerjaan yang kadang enggak kenal waktu. Maka dengan adanya penetapan kabinet kerja ini, saya yakin lima tahun akan lebih cepat lagi waktunya," ujarnya.
Lebih lanjut Suswono mengungkapkan, bahwa penerima beras miskin (raskin) di Indonesia hampir 60 % adalah petani. Maka motto yang dikembangkan di ruang lingkup Kementan adalah petani sejahtera, bangsa berjaya.
"Karena kalau petani sejahtera, maka bangsa ini akan sejahtera. Ini juga karena hidup bangsa kita bergantung ke petani," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam sambutannya meminta Suswono menjadi penasihat Kementerian Pertanian. Dia meminta Suswono agar tetap mengabdi pada Kementerian Pertanian. Dia yakin dengan bantuan Suswono, swasembada pangan yang diharapkan bakal tercapai.
"Saya tinggal mengakselerasi. Saya siap teruskan program-program yang telah dikerjakan Pak Suswono. Saya minta jangan jauh-jauh dari Kementan. Bapak masih menterinya, saya cuma melanjutkan saja," ujarnya.

Sumber : DPP PKS

Serah Terima Memori Jabatan, Tifatul Doakan Menkominfo yang Baru




Jakarta (27/10) - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI sore ini menggelar penyerahan memori jabatan dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI 2009-2014, Tifatul Sembiring ke Menkominfo RI yang baru periode 2014-2019, Rudianto, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/10) sore.
Tifatul Sembiring dalam sambutannya menyampaikan selamat dan harapannya kepada Menkominfo yang baru dalam menjalankan tugasnya.
"Sekarang Indonesia sudah ditetapkan oleh Bank Dunia menjadi negara 10 besar ekonomi kekuatan dunia, semoga bapak menteri yang baru bisa mengemban amanah lebih baik di masa mendatang dengan tantangan yang lain," kata kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.
Sementara itu, Menkominfo yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (27/10) siang tadi, Rudianto mengatakan, dirinya siap bekerja keras dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.
"kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas," ujarnya.

Sumber : DPP PKS

Sumpah Pemuda Tonggak Penting "Menjadi Bangsa Indonesia"



Jakarta (28/10) - Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum yang selalu istimewa bagi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta. Hal ini disebabkan 28 Oktober juga merupakan tanggal kelahirannya, meski unik tidak tercatat dalam akta kelahirannya karena persoalan administrasi di kampung halaman (Bone, Sulawesi Selatan-red).
Anis Matta melalui akun Twitter @anismatta, Selasa (28/10) malam mengatakan, 28 Oktober menjadi hari yang penting bagi bangsa untuk melihat ke belakang mengenai rentang sejarah “menjadi Indonesia”.
"Sumpah Pemuda adalah tonggak penting ketika kita menjadi bangsa Indonesia' sebagai identitas dan cara hidup," tulisnya.
Anis memulai penjelasannya dengan dimensi Nasionalisme Indonesia yang terbagi dua, ke luar dan ke dalam. 'Ke luar', menurut Anis, merupakan semangat untuk melawan penjajahan. Sedangkan 'ke dalam' ialah proses pembentukan identitas baru.
Selain itu, Anis menulis dua elemen penting sebuah bangsa, yaitu kehendak (will) dan budaya (culture).
"Will, kebangsaan Indonesia adalah ekspresi untuk keluar dari jerat penderitaan akibat penjajahan. Culture, nasionalisme Indonesia merupakan transformasi budaya menuju masyarakat modern," tulis mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Anis menjelaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa baru yang bergerak menuju pengelolaan hidup bersama, dijalankan dengan kaidah-kaidah rasionalitas.
"Ide tentang Indonesia adalah ide yang modern. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari rekayasa dan konsensus yang dibimbing oleh kesadaran sejarah," tambahnya.
Anis kemudian memaparkan konsep "gelombang sejarah Indonesia" yang ia bagi kedalam tiga periode. Gelombang pertama adalah ketika kita (rakyat) memutuskan menjadi negara bangsa. Periode gelombang pertama terjadi setelah melalui penderitaan yang panjang, bangsa Indonesia sadar bahwa imperialisme tidak lagi dapat dihadapi oleh kerajaan-kerajaan kecil atau etnis-etnis yang ada.
"Hanya ada satu jalan keluar, yaitu melebur dalam satu simpul yang lebih besar dari simpul-simpul primordial selama ini. Itulah ide awal Indonesia. Jika kita bedah Indonesia pada hari kelahirannya, kita akan temukan bahwa nilai terdalamnya adalah solidaritas," tegasnya.
Anis kemudian melanjutkan tulisannya mengenai gelombang kedua sejarah Indonesia, yaitu periode pemerintahan hingga masa Reformasi. "(Gelombang kedua terjadi-red) ketika kita berusaha menjadi negara-bangsa modern," imbuhnya.
Kini menurutnya, bangsa Indonesia sedang memasuki ‘gelombang ketiga’, dimana bonus demografi dan demokratisasi menjadi modal untuk menjadi bangsa yang kuat.
Sebagai penutup Anis menekankan bahwa pemahaman akan rangkaian sejarah akan membangun kesadaran ke-Indonesiaan kita (rakyat Indonesia-red). "Sumpah Pemuda adalah sumpah kita sampai hari ini. Semoga Allah meridhoi perjalanan negara-bangsa kita," tutupnya.

Sumber : DPP PKS
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKSDEPOK.com - All Rights Reserved
Support by. Blogger