Latest Post

PKS Dukung Gerakan Ayo Sekolah

Written By pksdepok on 25 Nov 2014 | 11/25/2014

PKSDepok, DEPOK - Walikota Depok menjadi Inspektur Upacara Hari Guru Nasional Tingkat Kota Depok. Upacara tersebut dirangkai dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 PGRI. Upacara yang digelar di lapangan BDB Kecamatan Tapos, dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Ketua PGRI Kota Depok, Komisi B DPRD Kota Depok, dan Muspida Kota Depok.
Upacara diawali dengan pemberian penghargaan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi. Nur Mahmudi Isma’il juga menyerahkan seperangakat “Gerakan Ayo Belajar”, sebagai bentuk kepedulian guru terhadap warga Depok yang putus dan tidak sekolah. Maksud gerakan ini adalah, para guru akan mendatangi dan mendampingi warga sehingga bisa memiliki ijasah.

Awali sambutan, kader PKS yang juga orang nomor satu di Kota Depok ini membacakan surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Dalam surat dihimbau agar posisi guru jangan dianggap sebagai pejuang atau pahlawan, tapi guru adalah kehormatan. Depok harus berbahagia, diusianya kini, Depok memiliki status pendidikan yang baik dengan rata-rata lama sekolah diatas 11 tahun dan IPM-nya menduduki peringatan tiga nasional. Beberapa waktu lalu, kami juga mendapat Anugerah Peduli Pendidikan (APP). “Prestasi tersebut sebagai bukti bahwa guru dan tenaga pendidik di Depok memilki tekad kuat dalam melaksanakan proses pendidikan,” ujar Nur Mahmudi tak lupa haturkan terma kasih dan apresiasi pada seluruh guru dan tenaga pendidik di Depok.

Terkait dengan gerakan ayo sekolah, Nur Mahmudi berharap, akhir 2015 sudah tidak ada lagi warga yang tak berijazah. Terus dedikasi dan kontribusi dalam mendata, membimbing, dan mendampingi warga, agar mereka merasa nyaman dan percaya diri untuk mengikuti ujian paket A/B/C pada April dan Agustus 2015 mendatang, sehingga nantinya memiliki ijazah hingga SMA, himbaunya.

Dalam kesempatan itu, Pria lulusan Amerika ini kembali mengingatkan tentang gerakan ODNC dan ODNR. Guru harus menjadi contoh tidak menggunakan mobil pribadi, serta mendisiplinkan siswa tidak ber-SIM yang membawa motor ke sekolah. ODNR membuat kita semakin bugar dan prima. Segera kumpulkan data (berat dan tinggi badan) untuk dites oleh Dinas Kesehatan kota Depok, himbau Nur Mahmudi.

Usai upacara, secara simbolis dilakukan penanaman pohon disekitar lapangan. Penanaman ini merupakan kesadaran dan tekad PGRI untuk mewujudkan Depok Kota Bersih dan Hijau. Gerakan penanaman ini harus disinergikan dengan upaya Pemkot Depok dalam membangun arboretum Indonesia, sehingga yang ditanam tidak hanya satu jenis, tetapi berjenis-jenis. Sejalan dengan tema peringatan HGN dan PGRI 2014, yaitu mewujudkan revolusi mental melalui penguatan peran strategis guru. Semoga guru dan pendidik di Depok bisa berjuang dan berdedikasi menunjukan bahwa pendidikan di Kota Depok adalah yang terbaik di Indonesia. (cm)

Walikota Depok Hadiri Milad Komunitas One Day One Juz

Written By pksdepok on 23 Nov 2014 | 11/23/2014

PKSDepok, DEPOK - Minggu (23/11), bertempat di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, Komunitas One Day One Juz (ODOJ) memperingati miladnya yang pertama. Milad tersebut dikemas dengan kegiatan Muhasabah Akhir Tahun (MAT) 2014 dengan mengangkat tema "Meraih Hari Esok dengan Kemuliaan Al-Qur'an". Di dalamnya berisi pembacaan Al-Qur'an dengan saritilawah 3 bahasa, ceramah agama, santunan 111 anak yatim, dan bazar. 

Para ODOJer, sapaan anggota Komunitas ODOJ, memadati aula masjid untuk mengikuti serangkaian acara yang telah dirangkai panitia. Mereka tak hanya berasal dari Depok, namun juga dari Tangerang, Bandung, Karawang, Serang, Cirebon, bahkan Purwokerto. MAT 2014 menjadi ajang silahturahim antar ODOJer dari berbagai daerah serta muhasabah para anggota di akhir tahun. 

Ustadz Ricky, Ketua Umum Komunitas ODOJ, menjelaskan bahwa saat ini komunitas tersebut telah terdaftar secara sah dan tercatat di badan hukum. Hal tersebut guna memudahkan berbagai pihak untuk bekerja sama dengan komunitas yang bersekretariat di Bambu Apus ini secara legal, baik instansi swasta atau pun pemerintah. Ricky juga menambahkan bahwa pihaknya siap membentu pemerintah Kota Depok dalam program pemberantasan buta aksara, khususnya membaca Al-Qur'an. "Kami siap membantu pemerintah Kota Depok untuk memberantas buta aksara dan buta aksara Al-Qur'an di Kota Depok", terangnya. 

Selain kegiatan MAT, komunitas ODOJ juga memiliki banyak program yang orientasinya adalah pemahanan dan pendalaman Al-Qur'an. Beberapa program yang sedang dilaksanakan adalah Olimpiade Pecinta Al-Qur'an, pengembangan aplikasi Al-Qur'an, pembuatan film ODOJ, film animasi Islam, dan Al-Qur'an Center.

Walikota Depok, H. Ir. Nur Mahmudi Ismail, turut menghadiri milad tersebut. Dalam sambutannya ia menyatakan bangga akan adanya komunitas ODOJ. Menurutnya kemunitas ODOJ telah membangkitkan kembali semangat cinta Al-Qur'an. "Al-Qur'an merupakan huda (petunjuk) bagi kaum muslimin. Komunitas ODOJ telah menunjukkan cara mensikapi Al-Qur'an melalu tahapan usaha pendekatan yang cukup efektif. Menggalang anggota untuk rutin membaca Al-Qur'an satu hari satu juz merupakan sikap yang harus terus ditularkan kepada setiap muslim. Karena sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad untuk membaca satu juz perhari dan khatam Al-Qur'an minimal satu kali dalam sebulan", ungkap Nur. 

Nur menambahkan, kebiasaan membaca Al-Qur'an harus diterapkan di kalangan anak-anak dan para remaja masa kini agar ke depannya mereka tak jauh dari Al-Qur'an. Setiap muslim akan mengalami fase dimana akan terjadi perubahan pola pikir. Maka diharapkan perubahan ini terus mengarah kebaikan dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga manusia tersebut memiliki cita-cita dan senantiasa terinspirasi untuk taqarrub (mendekat) pada Allah. Selain itu untuk menyempurnakan proses ibadah dan meningkatkan kesadaran bahwa orang sekitarnya membutuhkan kita dalam teladan dan motivasi hingga sampai pada advokasi mereka ada dalam lindungan Al-Qur'an.

"Alquran adalah petunjuk kehidupan. Bukan kehidupan. Tetapi mewarnai kehidupan. Nilai nasehat di dalamnya hendaklah diimplementasikan. Inilah yg harus disadari. Mudah-mudahan dengan adanya ODOJ terus mendorong, memotivasi, dan mengokohkan umat muslim untuk membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia sehingga memliliki derajat yang tinggi di hadapan Allah", tutup pencetus ODNR ini. (Oding)

Sumber: ODOJ

Hore, Warga Jabar Bisa Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di ATM

Written By pksdepok on 22 Nov 2014 | 11/22/2014

Bandung - Kabar gembira untuk warga Jabar. Jika biasanya perlu antre lama untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat, kini warga dimudahkan dengan inovasi e-Samsat. Program yang dipelopori oleh Polda Jabar ini akan diluncurkan secara resmi pada Sabtu (22/11/2014).


Hal itu diungkapkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai pertemuan dengan Kapolda Jabar Irjen Pol M Iriawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (17/11/2014).

"Ada gagasan Kapolda dan tim untuk membuat e-Samsat. Jadi bayar kendaraan bermotor tak perlu lagi di kantor Samsat, outlet atau drive thru secara manual. Cukup di ATM," ujar Aher.

Ia menyebut, program ini akan menjadi terobosoan untuk meningkatkan pelayanan publik. "Ini adalah kerjasama Polda Jabar, Pemprov Jabar, Jasa Raharja dan BJB," katanya.

Saat ini ada 34 kantor Samsat yang melayani berbagai pembayaran pajak bermotor di Jabar. Sementara ATM BJB dan ATM Bersama yang ada jumlahnya sekitar 1.300 unit.

"Hanya tinggal datang ke ATM, warga bisa membayar pajak tahunan atau 5 tahunan," tutur Aher.

Untuk pembayaran pajak 5 tahunan, warga nantinya menukarkan struk bukti pembayaran untuk kemudian ditukarkan dengan pelat nomor baru di Samsat terdekat.



Sumber : detikNews

Walikota Depok Apresiasi RS Puri Cinere Deklarasi ODNR

Written By pksdepok on 21 Nov 2014 | 11/21/2014




Depok (20/11) - Program One Day No Rice (ODNR) yang dicanangkan Pemerintah Kota Depok terus mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Setelah beberapa perusahaan seperti Medifarma, Bayer, RSUD Kota Depok dan perusahaan lainnya mendeklarasikan dan sudah melaksanakan ODNR, kini Rs Puri Cinere turut mendeklarasikan ODNR pada Selasa (19/11).
Rs Puri Cinere, Depok, Jawa Barat melakukan deklarasi siap melaksanakan ODNR. Terhitung mulai tanggal 11 November 2014 pelaksanaan ODNR di rumah sakit Puri Cinere dimulai dari jajaran management terlebih dahulu, dan selanjutnya akan diteruskan hingga seluruh karyawan.
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan kesungguhan serta kemauan Rs Puri Cinere melaksanakan ODNR. Selain itu dia juga memberikan selamat atas prestasi yang diraih oelh RS Puri Cinere.
"Selamat juga kepada Rs Puri Cinere karena masuk ke dalam nominasi perusahaan terbaik di Kota Depok yang dalam memperlakukan pekerja perempuannya sudah cukup baik. Kota Depok juga berhasil masuk menjadi nominasi penerima Penghargaan Parahita eka praya tingkat Nasional untuk memperoleh kategori utama, setelah 2 tahun berturut-turut berhasil memperoleh kategori madya. Semoga masih dalam suasana spirit kepahlawanan, deklarasi yang dilakukan ini, dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi produktifitas dan kesehatan sdm di rumah sakit Puri Cinere," papar Walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dalam kesempatan ini Nur Mahmudi juga menjelaskan manfaat dan peran penting melaksanakan ODNR, selain untuk menghindari resiko diabetes juga menghidupkan kembali daerah penghasil bahan pangan lokal non beras, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani lokal.
Dia juga berharap agar Rs Puri Cinere juga membina dan mendampingi masyarakat menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, bahwa sumber karbohidrat tidak hanya beras dan terigu, serta betapa banyak manfaat jika kita melaksanakan ODNR.
Direktur Utama PT Sarana Tata Husada Beni Yusnanto mengatakan, pihaknya sangat senang dapat ikut berpartisipasi mendukung program Pemerintaj Kota Depok. "Kami sangat senang dapat mendeklarasikan kesiapan pelaksanaan ODNR di Rs Puri Cinere. Semoga pelaksanaan ODNR dapar segera juga dilaksanakan pada seluruh SDM di Rs Puri Cinere yang berjumlah kurang lebig 608 orang. Ini sebagai perwujudan kami untuk mendukung program pemerintah Kota Depok yang dirasakan sangat positif. Semoga melalui penerapan ODNR ini dapat meningkatkan kesehatan dan produktifitas SDM disini, dan dalam rangka menuju Indonesia sehat," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama Rs Puri Cinere Judiwan D Maswan berharap target pelaksanaan ODNR diikuti seluruh SDM di RS ini dapat tercapai. "Dalam rangka melaksanakan cara bijak untuk hidup sehat dan meningkatkan produktifitas,” ujarnya.
Deklarasi yang dilakukan di lantai 5 aula Gedung Rs Puri Cinere ini turut dihadiri oleh Sekda Kota Depok Ety Suryahati, Sekcam Cinere, Kadisnakersos Kota Depok Diah Sadiah, Kadinkes Kota Depok dr. Lis Karnawati, Kepala BPMK Kota Depok, dan Jajaran Management Rs Puri Cinere.


Sumber : DPP PKS

Inovasi Jabar Cyber Province dalam Dialog Nasional TIK

Written By pksdepok on 16 Nov 2014 | 11/16/2014



JAKARTA (13/11) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menjadi salah satu narasumber dalam dialog nasional mengenai penerapan dan pengelolaan e-Government atau TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi-red) untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik. Diskusi ini diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
 
Dialog Nasional 2014 dengan tema “Menjalin Kemitraan dan Implementasi e-Pemerintahan” berlangsung di Auditorium BPPT, Gedung 2, Lantai 3, Jl. M H Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi (13/11). Pada kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan tema “Inovasi TIK Untuk Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Jawa Barat (Jawa Barat Cyber Province)."
 
Usai pemaparan terkait penerapan TIK yang dilakukan Pemprov Jawa Barat, Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya terus berkomitmen dalam menerapkan e-Government, seperti dari berbagai OPD yang ada telah menggunakan IT untuk pengganggaran atau e-Budgeting, serta proses tender atau e-Procurement proyek pemerintahan yang sudah dilakukan sejak 2009 lalu.
 
“Komitmen Jawa Barat terkait dengan kelembagaannya, regulasinya, dan implementasinya yang sudah cukup bagus. Dari berbagai OPD-OPD yang ada kita sudah menggunakan IT. Umpamanya dalam pengganggaran, semenjak awal kita sudah e-Budgeting, sehingga perencanannya kita sudah menggunakan IT, tidak manual. Kemudian tendering, juga sudah menggunakan IT bahkan kita paling lama. Kalau tempat yang lain baru dimulai 2012, sementara kita sudah mulai sejak 2009 yang lalu,” ungkap Gubernur.
 
Gubernur menambahkan dari beberapa penerapan TIK yang dilakukan Pemprov Jabar, seperti perencanaan anggaran atau e-Budgeting telah mendapatkan penghargaan tiga tahun berturut-turut. Bahkan penerapan IT untuk proses tender atau e-Procurement Jabar merupakan yang terbaik selama lima tahun berturut-turut. Selain itu, Jawa Barat pun telah mendapat penghargaan atas prestasinya dalam Pemeringkatan e-Government terbaik selama tiga tahun berturut-turut.
 
Namun, Gubernur menyatakan dari berbagai penghargaan ini tidak lantas membuat Pemprov Jabar puas. Karena masih banyak achievement lain yang harus dicapai, serta harus dilakukan penyempurnaan terhadap e-Government yang telah diterapkan.
 
Dari e-Government yang dilakukan oleh Jawa Barat telah memberikan efisiensi serta dapat menghindari penyimpangan. Selain itu, Gubernur menyatakan hal ini pun dapat memberikan pengawasan serta penghematan yang lebih baik lagi. Seperti, pengadaan barang melalui proses e-Procurement yang dapat menghemat anggaran-tidak kurang-hingga Rp 300 milyar per tahun.
 
Jabar pun bertekad untuk terus mengembangkan TIK agar lebih baik lagi melalui penyempurnaan dan perencanaan program-program e-Government. Sehingga, nantinya seluruh penyelenggaraan pemerintahan-baik provinsi maupun kabupaten/kota - serta pelayanan publik di Jawa Barat dapat berbasis IT.
 
Selain Gubernur Jawa Barat, pada diskusi yang juga dihadiri Kepala BPPT, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, hadir pula sebagai narasumber Bupati Banyuwangi, Walikota Sabang, dan Sekda Kabupaten Malang yang menyampaikan materi seputer e-Government di wilayah dan pemerintahan daerahnya masing-masing.




Sumber : Provinsi Jawa Barat

PKS Minta KMP Tidak Toleransi Tuntutan Aneh KIH



JAKARTA (14/11) - Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS, Mahfuz Siddiq meminta Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) tidak lagi menoleransi tuntutan yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). 

Menurut Mahfuz, KIH tidak konsisten soal kesepakatan damai dengan KMP. "Buyarnya kesepakatan damai antara KMP dan KIH di DPR akibat kubu KIH tidak solid dan tidak jelas maunya," kata Mahfuz dalam pesan singkat kepada wartawan, Jum'at (14/11).

Mahfuz mengatakan KIH selalu menuntut KMP memberi tambahan kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan. Namun belakangan KIH juga menuntut revisi pasal-pasal lain di Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Sikap KIH itu membuat para anggota fraksi dari kubu KMP jengah.

"Ada desakan agar Presidium KMP yang dipimpin Abu Rizal Bakrie tidak lagi memberi hati berlebihan atas tuntutan-tuntutan aneh KIH," ujarnya.

Banyak anggota fraksi KMP di DPR kecewa sekaligus heran dengan sikap KIH. Ini karena, sejak awal KIH selalu mendengungkan politik tanpa transaksional. Bahkan, banyak anggota fraksi-fraksi di KMP menyatakan siap jika kubu KIH terus bertahan dengan DPR tandingannya. 

"Jika DPR tidak bisa bekerja efektif, yang paling dirugikan adalah presiden Jokowi dan kabinetnya," Mahfuz mengingatkan.

Mahfuz mengatakan sikap KIH membuat pemerintah tidak bisa bekerja maksimal. Sebab, ada sejumlah kementerian dengan nomenklatur baru yang harus dibahas dan disetujui dulu rencana kerja dan anggarannya oleh DPR.
"Itu antara lain alasan dari banyak anggota. Sudah saatnya masyarakat dan media terbuka matanya bahwa yang menyandera DPR dan Pemerintah adalah KIH," katanya.

Sumber : Republika

Hanya Kejar Rating, Pemilik Stasiun TV Dinilai Abaikan Empat Fungsi Penyiaran




Jakarta (14/11) - Pertumbuhan stasiun televisi (TV) di Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan kualitas tayangan yang baik dan dapat dijadikan tuntunan bagi masyarakat. Sejak Undang-Undang (UU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 resmi berlaku, jumlah TV terus bertambah. Namun, tidak semua menjalankan empat fungsi lembaga penyiaran.
Menyikapi hal ini, Ketua Komis I DPR RI Mahfudz Sidiq menyampaikan keprihatinannya. Stasiun TV, menurutnya, sudah mengabaikan empat fungsinya sebagai lembaga penyiaran, yakni fungsi informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (pasal 4, ayat 1). Demikian dikatakan Mahfudz Sidiq, di Jakarta, Jumat (14/11).
Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, stasiun TV saat ini lebih mengejar rating. "Mereka semakin mengejar rating untuk mengejar iklan. Akibatnya banyak tayangan yang tidak bermutu dan melanggar P3SPS (Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)," kata Mahfudz, Jumat (14/11).
Jaringan TV, lanjut anggota dewan dari dapil Jabar VIII ini, tidak bisa dilakukan sembarangan dalam hal penyiaran. Menurutnya, perlu adanya kesadaran kolektif para pemilik TV dalam mengelola dan menyiarkan program-program yang mencerdaskan dan membentuk karakter bangsa.
"Jangan mengejar rating hanya untuk pragmatis dan mengabaikan fungsinya," tegas anggota dewan yang membidangi Komunikasi dan Informatika itu.

Sumber : DPP PKS

Hari ini Anis Matta Jadi Pembicara dalam Diskusi ″Democrat Islamist″ di Malaysia

Written By pksdepok on 13 Nov 2014 | 11/13/2014




Kuala Lumpur (13/11) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta dijadwalkan akan menjadi salah satu pembicara dalam diskusi meja bundar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (13/11) pagi ini. Diskusi yang bertajuk "Democrat Islamist" - a special term refers to the new actors who seek to apply the islamic principles to public policy within a democratic framework itu, Anis Matta akan berbicara bersama Dr Driss Bounou dari Partai Keadilan dan Pembangunan Maroko, Dr Azzam Tamimi dari Al Hiwar TV London, dan Dr Dzulkifly Ahmad, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian PAS (Partai Islam Malaysia).
Diskusi yang akan berlangsung pada pukul 10 waktu setempat ini bertujuan untuk menganalisa dan meneliti dengan cermat wacana politik Islam dalam lingkup islamisme demokrat dan dinamisasinya, serta mengeksplore peran dan kontribusi kalangan Islamis Demokrat dalam memerangi ekstrimismedi dunia islam.
Acara yang di selenggarakan oleh Global Movement of Moderates Foundation ini bekerjasama dengan Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM) dan berlangsung di Menara Manulife 6, lantai 15 jalan Gelenggang, Damansara Heights, Kuala Lumpur, Malaysia.

Sumber : DPP PKS

[TALKSHOW] Depok Berlakukan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Suparyono, Wakil Ketua DPRD Kota Depok
dalam Talkshow bertema "Kawasan Bebas Rokok" di Jak TV


Depok, (12/10) - Secara umum, dengan adanya Hari Kesehatan Nasional ini, kita semua diingatkan agar terus dan terus selalu menjaga nikmat Tuhan yang namanya sehat ini. Yang sangat luar biasa. Salah satu yang menyebabkan perilaku hidup kita menjadi tidak sehat ini adalah perilaku rokok ini. Ini masih banyak kalau kita bicara kesehatan, bukan hanya rokok. Banyak sekali dan saya kira ini adalah sesuatu yang harus kita semua apresiasi, harus kita semua respon agar kita dan bangsa kita bisa lebih sehat lagi kedepan.

Terkait dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok ini, awalnya saya ngobrol-ngobrolo bersama Bapak Walikota Depok, kami prihatin dengan kondisi rakyat Indonesia, tidak hanya di Kota Depok saja, dengan perilaku merokok ini sudah sangat-sangat diluar batas yang buat saya sudah sangat irasional. Lalu Pak Walikota mencoba apa yang dapat kita lakukan terhadap masalah ini, kira-kira tahun 2008 beliau membuat Surat Edaran tentang 7 (tujuh) kawasan yang dilarang merokok, tapi sifatnya baru himbauan dan lebih kepada internal PNS di Kota Depok. Terus berjalan, kita coba amati, hingga tahun 2012 yang tadinya hanya berupa Surat Edaran, kita titipkan di Perda Ketertiban Umum karena ini termasuk yang mengganggu ketertiban umum. 

Kita coba terus kaji lagi, kita buat juga kerja sama dengan UI, kita buat studi banding, akhirnya sekitar bulan Mei 2014 kemarin, Pemerintah Kota Depok bersama DPRD Kota Depok dibantu juga oleh teman-teman Akademisi UI, lahirlah Perda Kawasan Tanpa Rokok yang kira-kira terdapat 7 (tujuh) kawasan dimana dilarang merokok. Kita berharap dengan adanya Perda ini, kalau untuk melarang atau menghentikan sama sekali, rasanya sulit. Karena mungkin sudah menjadi kebiasaan yang berurat-akar, saya kira.

Saya pernah punya pengalaman, saya pernah ke Candi Borobudur, saya lihat ada anak muda merokok dengan asbak penuh didepannya. Saya tanya, “Mas, apa Masnya ndak pernah baca ada survey, penelitian yang menyatakan bahwa setiap 1 (satu) batang rokok yang kita hisap, umur kita berkurang 2 (dua) detik?” Dia bilang, “saya baca kok Pak itu, tapi kalau saya ndak merokok, saya stres Pak. Kalau saya stres, umur saya berkurang 5 (lima) detik.” Artinya, selalu akan ada jawaban jika kita melarang. Maka, Perda Kawasan Tanpa Rokok ini bukan melarang sama sekali, silahkan anda merokok tapi tidak di ruangan ini. Karena banyak orang lain yang juga harus mendapat hak mereka untuk menghirup udara yang segar, yang bersih. Kira-kira seperti itulah Perda Kawasan Tanpa Rokok ini.

Latar belakang tadi adalah latar belakang empiris. Ada latar belakang yuridisnya juga. Jika tadi rokok sudah dijelaskan memiliki dampak terhadap penyakit kanker, juga ada dampaknya terhadap kanker yang lain yaitu kantong kering. Saya tadi coba cari informasi, ternyata di tahun 2014 ini target cukai kita secara nasional Rp116 trilyun. Perkiraan saya, jika target cukainya sebesar 116 trilyun, maka omzet penjualan rokok itu bisa sekitar 300 trilyun. Jadi masyarakat kita menghabiskan uangnya selama setahun untuk beli rokok itu sebesar 300 trilyun. Itu sama dengan jumlah subsidi BBM yang sekarang sedang diributkan.

Perilaku irasional yang lain yang saya temui adalah, ada orangtua yang rela uangnya disimpan untuk beli rokok ketimbang untuk anaknya mendapatkan sekolah yang baik. Kalau buat rokok tidak ada kata tidak punya uang, tapi kalau untuk sekolah semuanya dibebankan kepada pemerintah, mulai dari buku, sepatu, seragam. Inilah yang kami sebut dengan perilaku irasional tadi. Yang inilah yang kita coba kurangi, yaitu pada 2008 kita, Pemerintah Kota Depok, buat melalui Surat Edaran. Ditambah pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan UU nomor 36 yang salah satu pasalnya mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok, inilah yang menguatkan kami membuat Perda Kawasan Tanpa Rokok. 

Salah satu dari 7 (tujuh) tempat yang diatur sebagai kawasan tanpa rokok adalah sekolah, maka dalam fit and proper test penempatan jabatan Kepala Sekolah di Depok adalah mereka yang tidak merokok. Minimal 300 meter dari pagar sekolah, baru boleh merokok. Harapan kami, jangan ada Guru yang merokok sebagai contoh kepada semua anak didik. Karena Guru sendiri adalah orang yang digugu dan ditiru. Kasihan murid-muridnya.

7 (tujuh) kawasan tanpa rokok yang ada di Depok ini, selain sekolah, juga ada tempat-tempat umum, angkutan umum, tempat ibadah, rumah sakit, tempat-tempat kerja.

Perda Kawasan Tanpa Rokok ini sudah urgent, penting, dan mendesak. Jika tadi belanja masyarakat untuk rokok kita konversikan misal ke investasi, hal itu sudah akan sangat produktif luar biasa. 300 trilyun bayangkan, setiap tahunnya. Kalau itu dipakai untuk modal kerja, akan luar biasa. Belum lagi cost recovery kesehatan mereka para perokok itu, saya prediksi ini sangat besar lagi jumlahnya. Apalagi ini sudah ditanggung Negara, ada BPJS, Kartu Indonesia Sehat. Antara cukai dan biaya kesehatan yang harus ditanggung, lebih besar biaya yang harus ditanggung.

Dan jangan lupa juga, merokok ini mengurangi produktifitas. Kalau perokok ini sakit, dia tidak bekerja, produktifitasnya turun, berapa kerugian yang ia tanggung. Uang yang dibakar itu sebesar 300 trilyun per tahunnya, bayangkan.

Tahapan Perda Kawasan Tanpa Rokok ini di Kota Depok baru sosialisasi, karena lahirnya pun baru sekitar Mei 2014 lalu. Pada malam hari ini pula, harapannya banyak masyarakat Kota Depok yang ikut menyaksikan. Mungkin resminya, baru kita coba berlakukan sanksinya itu pada Januari 2015 nanti. Selama mereka berjualan, beriklan diluar 7 (tujuh) kawasan tanpa rokok tadi itu, memang tidak dapat ditindak. Tapi jika dilakukan didalam ruang termasuk 7 (tujuh) kawasan tanpa rokok ya kena sanksinya. Sanksi dapat dikenai kepada orang per orang dan badan hukum. Ada sanksi denda dan kurungan.

Gambaran ideal yang diharapkan dari Perda Kawasan Tanpa Rokok ini, mungkin kalau saat ini ingin dihentikan sama sekali masih sangat sulit. Tapi paling tidak kita bisa mengurangi yang tadinya merokoknya 3 (tiga) bungkus, maka dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok ini merokoknya jadi 2 (dua) bungkus. Harapannya terus semakin berkurang jumlah mereka yang merokok. Dengan berkurangnya jumlah orang yang merokok, udara kita jadi lebih sehat, masyarakat dan anak-anak lebih sehat, juga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dengan uang yang tadinya hanya dibakar sia-sia dapat diaplikasikan ke hal lain yang lebih bermanfaat. Itulah harapan besarnya. Tapi untuk saat ini, setidaknya mengurangi kebiasaan merokoknya dahulu.

Untuk UI, kita berharap UI menjadi model, karena UI adalah termasuk kawasan yang diisi oleh orang-orang terpelajar. Saya kira, semestinya, UI menjadi pelopor kawasan tanpa rokok. Selain UI, juga ada sejumlah kampus lain yang kampus ini potensial bagi anak muda untuk menjadi prioritas dalam penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk anggaran sosialiasi Perda Kawasan Tanpa Rokok, sudah dianggarkan dan dijalankan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Depok. Kami bersyukur sekali, hampir sebagian besar anggota DPRD sudah tidak ada yang merokok. Termasuk adanya aturan Kode Etik saat anggota DPRD Kota Depok rapat itu tidak boleh ada yang merokok, jika ada yang merokok ya Ketua dapat menegur.

Terkait pro dan kontra terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok ini, jelas ada. Semua kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. Tapi kalau yang diuntungkannya jauh lebih besar, ya harus diambil. Dalam Islam pun ada kaidahnya bahwa mustahil kita capai keridhaan manusia, karena pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tinggal kita menghitung saja, banyak ruginya atau banyak kebaikannya. Tinggal pemerintah, dalam hal Perda Kawasan Tanpa Rokok ini, persuasif menjelaskan dampak-dampak buruk dari rokok ini.

Pemerintah dan DPRD Kota Depok sudah buktikan komitmen sehat ini dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok ini, tinggal kita semua jalani implementasinya di lapangan. Saya yakin tidak dapat secepat kilat kita dapat hasilnya, karena merokok ini seperti sudah jadi semacam kebiasaan pada masyarakat kita.

Yang salah dengan semakin banyaknya jumlah perokok saat ini, salah satunya adalah harga rokok yang terlalu murah. Saat kemarin saya ke Batam, ada orang Batam cerita kalau orang Singapura mau merokok itu harus pergi ke Batam dulu, karena harga rokok di Singapura itu kira-kira sekitar Rp120 ribu, sedangkan di kita harga Rp15 ribu pun ada. Lalu yang kedua, gencarnya iklan rokok di Indonesia, walaupun dimahalkan tetap banyak yang mau beli karena mengiklankannya kuat. Kenaikan pajak rokok tidak signifikan dengan inflasi, jadi kurang terasa.

Di jalan protokol di Kota Depok, sudah tidak boleh ada iklan rokok. Harapannya, Perda Kawasan Tanpa Rokok ini bukan final tapi ada Perda lain yang semakin mempersempit ruang rokok ini.


Ada 4 formula jika kita ingin sehat : makanan yang sehat, istirahat yang sehat, kebersihan, menghindari perilaku merokok ini. Dalam hal merokok ini, jika kita ingin Kota Depok ini menjadi Kota yang sehat, ini support-nya bukan hanya dari yang bersangkutan merokok saja, kalau dia benar-benar berhenti merokok wah itu luar biasa sekali. Keluarga juga harus mendukung, terutama para Ayah, Ibu. Jangan Ayah-Ibunya merokok. Kalau Ayah-Ibunya merokok, itu anaknya dipastikan juga merokok. Tapi kalau Ayah-Ibunya tidak merokok, anaknya juga ikut tidak merokok. Lingkungan juga penting, karena ini dapat mempengaruhi seseorang untuk akhirnya jadi merokok. [CCM]
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKSDEPOK.com - All Rights Reserved
Support by. Blogger