Latest Post

PKS Terjunkan Relawan Perempuan untuk Mengurusi Jenazah Wanita

Written By pksdepok on 16 Des 2014 | 12/16/2014



PKSDEPOK (16/12) - Longsor yang terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang Kecamatan Karangkobar, Banajarnegara membuat para relawan terus bekerja keras melakukan proses evakuasi. Relawan yang merupakan tim gabungan dari TNI/POLRI, BNPB, BPBD, warga setempat dan relawan lainnya terus melakukan langkah evakuasi. Relawan pun dibagi dalam empat titik lokasi longsor, selain itu dibagi juga di bagian pemulasaraan jenazah di titik atas dusun Jemblung.

Seperti laporan Humas PKS Jateng, sejumlah 20 perempuan yang tergabung dalam relawan perawat jenazah pun turut serta melakukan perawatan jenazah. “Para relawan perempuan tersebut merupakan santika PKS yang kita khusus datangkan untuk melakukan pemulasaraan jenazah perempuan, dimana di ruang pemulasaraan jenazah terebut kita bagi menjadi dua, yakni ruang identifikasi jenazah, ruang pemandian dan selanjutnya kita kirimkan ke RSUD dan dikembalikan kepada keluarga,” papar Amir Darmanto, Koordinator tim pemulasaraan jenazah tim gabungan.

Diketahui, sebanyak 34 jenazah sudah ditemukan hingga Ahad (14/12/2014) sore WIB. Sementara 69 lainnya belum ditemukan.“Para relawan  tersebut kami difokuskan melakukan pemulasaraan jenazah,” tandasnya.

Selain Posko pemulasaraan jenazah, para relawan yang disebar di empat titik kembali akan melanjutkan evakuasi besok.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII  DPR RI, A Fikri Faqih menyampaikan bahwa kondisi darurat masih akan terus terjadi di kawasan longsor tersebut. Sebab diantara 34 mayat yang ditemukan, masih 69 lainnya yang diperkirakan masih tertimbun di dalam reruntuhan longsor.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan BNPB, agar penanganan ini terus dilakukan. Selain yang sekarang dilakukan, kedepan perlu aanya mitigasi dan adaptasi bencana, mitigasi sangat penting karena hal itu merupakan langkah pengurangan terhadap resiko bencana, kemudian yang adaptasi penting karena hal itu akan membuat warga menjadi mandiri dan siap menaggulangi sendiri resiko bencana,” papar pria yang merupakan anggota komisi yang membidangi bencana alam ini.

Hingga berita ini diturunkan, evakuasi pun dihentikan sore ini karena medan yang gelap, dan dilanjutkan besok. Para relawan pun masih membutuhkan logistik berupa masker, sarung tangan dan nasi bungkus untuk membantu kelancaran evakuasi korban longsor. (*)



Sumber : Pasberita

Pemprov Jabar Evakuasi Warga di Kawasan Rawan Longsor



PKSDEPOK (8/12) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan sosialisasi dan mengevakuasi warga yang ada di kawasan rawan longsor. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi pemerintah dari bencana longsor dalam musim penghujan ini.

Dalam kunjungan kerja ke beberapa tempat wisata di Jabar Selatan, sekaligus memantau kondisi jalan menuju Pantai Rancabuaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Minggu (7/12) Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan dalam musim penghujan ini Pemprov Jabar akan mengevakuasi dan menyelamatkan warga, baik yang memiliki rumah ataupun fasilitas bangunan seperti sekolah yang berada di kawasan rawan longsor.

Selain itu, antisipasi lainnya yaitu sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menempati ataupun membangun rumah di kawasan yang dinilai rawan dari bencana longsor.

“Personil pemerintah dari kecamatan ataupun desa juga tahu bahwa kawasan-kawasan yang kemiringan tanahnya tajam jangan ada bangunan di bawahnya karena berbahaya. Itu pasti, perasaan seseorang juga pasti ketika kita sering merasa ada tebing lalu ada bangunan dibawahnya-tidak perlu ahli geologi, perasaan kita juga sudah khawatir, kumaha lamun tebing rugrug kumaha urang yeuh (kalau tebingnya longsor apa jadinya kita). Hal seperti itu harus terus disadarkan kepada masyarakat”, ungkap Aher kepada wartawan usai kunker.

Gubernur menambahkan perlu juga adanya pemahaman tentang alam, dimana keakraban dan keharmonisan masyarakat terhadap alam yang dinilainya masih rendah.

Untuk itu, diperlukan peran serta semua lapisan pemeritah termasuk aparat TNI-Polri agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, akan adanya bahaya bencana alam. Agar setiap terjadi bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa serta merugikan berbagai pihak. Gubernur mengatakan pada musim penghujan kali ini untuk bencana longsor yang terjadi di Jawa Barat termasuk yang terjadi di Garut tidak menimbulkan korban jiwa.

Dalam menghadapi bencana alam, Pemprov Jawa Barat pun selalu siap baik dari sisi logistik, seperti: beras dan lauk pauknya ataupun anggarannya. Anggaran yang digelontokan Jabar untuk bencana alam mencapai Rp 50-70 Milyar per tahunnya. (*)


Sumber : Pasberita

APBD Jabar 2015, Aher: Kita Fokus Pada Pendidikan dan Infrastruktur



PKSDEPOK (16/12) - Setelah melalui proses cukup alot, akhirnya secara resmi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Jabar tahun 2015 disahkan oleh DPRD Jawa Barat, Senin malam (15/12). besarnya Anggaran Belanja pada APBD 2015 ditetapkan kurang lebih sebesar 24,753 triliun dan Pendapatan Daerah kurang lebih sebesar 23,914 trilun.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk anggaran kali ini akan difokuskan pada pembangunan infrstruktur terutama untuk persiapan pon 2016 serta pembenahan insfratruktur utama seperti jalan raya.

“Anggaran yang ada kita akan kita gunakan untuk kepentingan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat jawa barat. Kita sementara fokus tetap pada pendidikan, infrastruktur. Infrastruktur cukup meningkat saat ini karena dipicu oleh kepentingan membuat akses yang sebaik-baiknya untuk venue yang ada sehingga anggaran Bina Marga ikut naik, pada saat yang bersamaa cukup besar juga anggaran yang digunakan untuk pembangunan venue-venue yang akan digunakan pada PON 2016 yang akan datang,” tutur Aher.

Seperti rilis humas Jabar kepada pasberita.com, selain itu pendidikan turut menjadi fokus perhatian terlebih dengan pengelolaan SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dikertajati turut menjadi fokus utama, yaitu dengan menggelontorkan dana sebesar 250 Miliar. Aher menambahkn untuk anggaran BIJB tersebut akan dikelola langsung oleh BUMD. Sehingga dari dana tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan kebijakannya.

“Juga pada tahun ini ditandai pada perhatian kita pada pendidikan. Sebab nanti SMA/SMK berada dibawah kewenangan pemerintah provinsi. Dan perhatian kita untuk penyelesaian bandara kertajati ada 250 miliar untuk pembangunan terminal. Yang akan dialihken ke BUMD,” tambah Aher.

Selain itu Aher juga kembali mengingatkan segenap jajarannya untuk membuat dokumen implementasi kerja dan untuk menjalankan program anggarannya mulai dari triwulan pertama, sehingga tidak ada penumpukan pada triwulan ke empat. Pada penetapan APBD tersebut selain dihadiri oleh Gubernur, juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur dan segenap jajaran OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (*)


Sumber : Pasberita

Jelang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Pemkot Depok Gencar Sosialisasi

Written By pksdepok on 13 Des 2014 | 12/13/2014

PKSDepok, DEPOK—Tahun 2015 Kota Depok akan memberlakukan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok sendiri merupakan tindak lanjut dari pemberlakukan Peraturan daerah No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Ada tujuh kawasan tanpa rokok yang wajib mematuhi Perda No.3 Tahun 2014. Tujuh kawasan tanpa rokok tersebut meliputi fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat umum, tempat kerja, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum. Pemkot Depok akan melakukan sosialisasi sebelum ketentuan ini diberlakukan.

Wakil Walikota, Idris Abdul Shomad, mengatakan nantinya kota Depok akan menindak tegas para perokok yang merokok di tujuh kawasan tanpa rokok. Sanksi akan diberikan secara bertahap. Pertama, teguran hingga tiga kali. Lalu jika teguran tidak bisa selesai maka akan diberikan sanksi administratif. "Nantinya kita akan perkuat Sat Pol PP untuk bisa menindak tegas" ujar Idris. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dr. N. Lies Karmawati menyatakan bahwa Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan amanah Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. ''Pada pasal 115 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya,,'' ujar Lies.

Pemkot Depok kemudian merespon dengan menerbitkan Surat Edaran No 40/874-Huk/2008 tentang Kawasan Dilarang Merokok untuk Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya pada  Peraturan Daerah Kota Depok No. 16 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, pada Bagian Kesepuluh Pasal 23 diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Setelah melalui serangkaian pengkajian dan pembahasan disiapkan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada tanggal 07 Mei 2014 diterbitkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Ihwal sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran KTR, Lies menyatakan ada dua sanksi yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif antara lain teguran, bila tak diindahkan memerintahkan orang atau badan tersebut meninggalkan KTR. ''Kami juga bisa menghentikan kegiatan usaha di KTR atau pencabutan izin usaha,'' kata Lies.

Sanksi yang lebih berat adalah sanksi pidana. Pelanggaran di KTR terancam hukuman 7 hari kurungan atau denda Rp 1.000.000,- bagi orang yang melanggar, dan 3 bulan kurungan atau denda Rp 50.000.000,- bagi badan yang melanggar.

KTR di Depok mendapat dukungan Kepala Bidang Advokasi Kementerian Kesehatan, Nana Mulyana. Ia mengatakan menciptakan kota depok sebagai kota tanpa rokok adalah kemajuan. Nana menjelaskan bahaya merokok dan dampaknya pada kesehatan."Ada 20 juta orang yang kena penyakit paru menahun dan 87% diantaranya adalah perokok," ujar Nana. (Intan Pratiwi)  

Sumber: http://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/12/13/nghfcu-jelang-penerapan-kawasan-tanpa-rokok-pemkot-depok-gencar-sosialisasi

Aher Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2014

PKSDepok, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) menerima Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2014, kategori gubernur. Penyerahan penghargaan dilakukan dalam perayaan HUT ke-9 salah satu koran nasional di Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/12/2014) malam.

Trofi penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selain Aher, empat gubernur lainnya juga meraih penghargaan serupa yakni Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho), Sumatera Selatan (Alex Noerdin), Jawa Tengah (Ganjar Pranowo), dan Sulawesi Selatan (Syahrul Yasin Limpo).

Gubernur Jabar meraih penghargaan berkat inovasinya dalam upayanya untuk menjadikan Citarum sungai bersih. Usaha terpadu dan simultan yang dilakukan melalui Program Citarum Bestari yang dimulai sejak Februari 2013 hingga 2018.

Selain tingkat gubernur, penghargaan juga diberikan kepada lima walikota dan lima bupati. Pejabat asal Jabar yang mendapat penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2014 yakni Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Sutrisno (Bupati Majalengka), dan Utche CH Suganda (Bupati Kuningan). (Nuryani/A-147)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/308200?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Walikota Depok : Pangan Lokal Non Beras Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Written By pksdepok on 4 Des 2014 | 12/04/2014


Depok (4/12) - Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail membuka Seminar Penganekaragaman Pangan Non Beras Tingkat Kota Depok Tahun 2014 pada Rabu (03/12/14). Seminar yang digagas Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga (BPMK) Kota Depok mengusung tema ‘Strategi Pengembangan Pangan Lokal sebagai Upaya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat di Kota Depok’. 
Kepala BMPK Widiarti Riandini menginformasikan seminar ini diikuti oleh Camat, Lurah, UPT Pendidikan, pelaku usaha, UMKM dan KRPL Kota Depok. Masyarakat umum serta para siswa SMP dan SMA Kota Depok juga mengikuti seminar yang diselenggarakan di Kostrad Cilodong, ujarnya.
Seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kepada seluruh elemen masyarakat tentang aneka raga pangan non beras. Sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi langsung kepada UPT pendidikan dan siswa SMP dan SMA. Upaya penganekaragaman pangan non beras dan terigu juga telah diadakan dalam berbagai lomba. 
Selain seminar, ada juga pameran aneka ragam pangan non beras dan terigu dari KRPL dan UMKM Kota Depok. “Semoga seminar ini bisa meningkatkan keanekaragaman konsumsi kita yang berbahan dasar non beras dan terigu,” harap wanita yang pernah menjadi Camat Cinere. 
Dalam kesempatan itu, Pemimpin Depok memberikan piagam penghargaan kepada sekolah dan UPT yang telah mengikuti sosialisasi serta advokasi penganekaragaman pangan non beras dan terigu. Nur Mahmudi juga memberikan bibit tanaman kepada UPT Pendidikan se-Kota Depok.

Walikota yang juga Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Depok mengatakan penganekaragaman pangan merupakan salah satu dari empat pilar ketahanan pangan secara nasional. Penganekaragaman juga merupakan salah satu dari tujuh poin yang harus ada dalam sistem ketahanan pangan nasional. 
Ada empat kegiatan penting yang harus dilakukan dalam ketahanan pangan nasional, yaitu: (1) Penyadaran dan Cadangan Makanan. Kita harus sadar bahwa di Depok tidak bisa menanam dan memproduksi. Karena 90% kebutuhan kita disuplai oleh orang lain. Karena itu pemberian bibit cabe dan tanaman obat keluarga (Toga) sebagai  upaya mensyukuri lahan dan iklim tropis yang kita miliki, untuk memenuhi sebagaian kebutuhan pangan kita.  “Orang Depok harus sadar dan kreatif untuk memilih pangan sehat yang berasal dari saudara kita sendiri (lokal),” ujar Nur Mahmudi.
(2) Distribusi dan Akses Makanan. Memastikan seluruh produk terdistribusi berjalan cepat, efisien, dan efektif. Akses informasi berjalan lancar dan tidak terprovokasi oleh isu kenaikan BBM. 
(3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan. Mulailah dari diri sendiri untuk mengganti karbohidrat, jangan selalu nasi, bisa singkong, jagung, dan lain sebagainya. Aman dari bahan pengawet. Bimbinglah para pedagang agar tidak menggunakan bahan yang membahayakan konsumen. 
(4) Penanggulangan Kerawanan Pangan. Ini dapat diukur dari data konsumsi. Bila kurang dari standar, berarti rawan pangan. Di Depok, suplai makanan tak masalah (cukup) dan status gizi sudah dinyatakan tidak ada yang gizi buruk. Hal tersebut menandakan bahwa di Depok tidak terjadi kerawanan pangan.
Nur Mahmudi melanjutkan, kita patut bersyukur bahwa tidak ada yang gizi buruk. Namun, kita harus masih terus berusaha mengentaskan gizi kurang yang masih ada di Depok. Gizi kurang berarti IMT dibawah 18 point. Untuk itu, para pendidik diharapkan untuk meenyarankan sarapan pagi, membawa bekal, menyediakan kantin sehat, dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun kepada siswanya. 
“Semoga seminar ini bisa memberikan pemahaman tentang aneka jenis makanan non beras dan non terigu, yang dapat menjadi alternatif bagi kita,” harap pria kelahiran Kediri. (olas)

Aher: Pemprov Jabar Telah Lakukan 3 Cara Pencegahan Korupsi

Depok (4/12) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher), mengatakan Pemprov Jabar telah melakukan tiga langkah sebagai cara untuk mencegah tindakan korupsi. Yang pertama adalah pembenahan moralitas, transparansi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

"Pencegahan itu salah satunya adalah selain mencegah melalui moralitas dan integritas orangnya, juga mencegah melalui sistem pemerintahan, sistem birokrasinya yang transparan dan terbuka. Dengan demikian, publik terus melihat dan memperhatikan, sehingga menyulitkan untuk korupsi. Dan langkah ketiga adalah peningkatan kesejahteraan," ujar Aher disela-sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2014 di Balai Kartini Jakarta, Selasa (2/12)

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan konferensi ini merupakan agenda rutin yang dibuat dalam rangka pemberantasan korupsi. 

Abraham menjelaskan sejak tahun 2013, bentuk pemberantasan korupsi mengalami perubahan dibandingkan pola-pola sebelumnya, yaitu mengedepankan pola pencegahan yang menjadikan pijakan KPK dalam menggagas acara tersebut

"2013-2015 KPK memulai era baru pemberantasan korupsi. Dulu dikedepankan represi tetapi sekarang dengan penindakan represi dan pendekatan pencegahan," jelasnya. 

Adapun pencegahan yang dimaksud Abraham adalah dengan perbaikan sistem di seluruh institusi. "Sebaik apapun moralitas dan setinggi apapun integritas, kalau sistem negara kita adalah sistem yang meproduksi kejahatan korupsi. Maka saya jamin, orang yang benar juga akan mudah tergelincir," tegas Abraham.

Dia juga menjelaskan, diantara keberhasilan KPK dalam pembenahan sistem tersebut adalah perbaikan sistem tata kelola dibidang ESDM yang berhasil menyelamatkan PNDP sebesar 7 triliyun dan mencabut izin 400 petambangan di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam konferensi ini Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Perekonomian Sofjan Djalil, beserta Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. (*)




Sumber : Pasberita

Terkait PB Pollycarpus, Politikus PKS: Harus ada Tindakan dari Jokowi

Depok (4/12) - Pembebasan bersyarat terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto banyak menuai kritikan.

Menurut politikus PKS Nasir Djamil banyaknya reaksi negatif itu karena publik merasa Presiden Joko Widodo tak merealisasikan janji-janjinya terkait kejahatan HAM saat kampanye lalu.

"Reaksi negatif terkait pembebasan Pollycarpus itu karena janji-janji Jokowi saat pilpres lalu semacam tak ada makna. Janji-janji Jokowi-JK terkait kejahatan HAM ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kasus Pollycarpus," kata Nasir kepada pewarta, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Banyaknya reaksi publik yang tak mendukung, Presiden yang sudah berkomitmen terhadap persoalan-persoalan HAM harus melakukan tindakan. Jokowi wajib melakukan aksi nyata untuk menyikapi respons masyarakat.

"Bisa saja kalau Jokowi mau bisa bertanya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), panggil," tambah Nasir.

Pemanggilan itu untuk meminta kejelasan terkait PB Pollycarpus dan langkah selanjutnya yang bisa dilakukan pemerintah. Pada prinsipnya, kata Nasir, harus ada tindakan untuk penuntasan kasus Munir.

Apalagi kasus Munir belum tuntas. Dalang di balik pembunuhan aktivis HAM itu belum terungkap.

"Karena dalang (pembunuhan munir) belum ketemu. Kan kita enggak tahu apakah Pollycarpus itu pemain tunggal atau bagian dari komplotan. Kan banyak orang yakin Pollycarpus bagian dari komplotan dan sementara dalang belum tersentuh. Ini yang buat pembebasan bersyarat Polly ini blunder," tandas pria asal Nangroe Aceh Darusalam ini.

Nasir juga menduga Jokowi tak mengetahui PB Pollycarpus. Para pembantunya tak menyampaikan informasi terkait rencana pembebasan mantan Pilot Garuda Indonesia itu.

Lebih lanjut Nasir menilai pemerintah saat ini tidak berpihak terhadap perlindungan HAM.

"Tidak ada satu aksi yang kedepankan Jokowi bahwa dia komit dengan apa yang dia janjikan," tegas dia.




Sumber : Metrotvnews

BBM Sudah Naik, Presiden Diingatkan Realisasi Swasembada Pangan

JAKARTA (2/12) - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak melupakan tekadnya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun pasca dinaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Beberapa waktu lalu di hadapan para gubernur seluruh Indonesia, Presiden mengungkapkan target swasembada beras, kedelai, dan jagung selama 3 tahun pertama masa pemerintahannya.  Dua tahun berikutnya diupayakan swasembada gula dan daging.  Semua ini bisa diwujudkan, bila pemerintah berani menaikkan harga BBM subsidi.
“Harga BBM sudah naik, sekarang saatnya membuktikan swasembada pangan bisa diwujudkan dalam tiga tahun. Tekad mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun jangan hanya diwacanakan.  Tindaklanjuti segera dengan penyampaian perencanaan berikut anggarannya,” kata Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
Menurut Hermanto, jangan ada jeda antara penyampaian target dengan perencanaan.  Presiden menyampaikan target mewujudkan swasembada pangan tiga tahun itu secara terbuka pada tanggal 4 November. Sudah ada rentang waktu sebulan dari tanggal tersebut.  Mestinya, lanjut Hermanto, dalam rentang waktu tersebut perencanaan sudah selesai.
Hermanto berpendapat, harus ada terobosan baru dalam perencanaan yang dibuat tersebut.  “Kalau cara-cara yang digunakan dalam perencanaan tersebut masih sama dengan perencanaan kabinet sebelumnya, maka hasilnya kurang lebih akan sama yaitu hanya akan swasembada dua komoditas saja yaitu beras dan jagung,” kata Hermanto.
Ia mengungkapkan permasalahan swasembada tiga bahkan lima komoditas sekaligus adalah keterbatasan lahan.  “Komoditas-komoditas itu rebutan lahan.  Kalau di lahan tersebut bisa ditanam jagung maka bisa dipastikan dapat juga ditanam kedelai.  Kalau menanam jagung maka tidak menanam kedelai.  Kalau swasembada jagung maka tidak swasembada kedelai.  Ini yang terjadi di pemerintahan yang lalu,” kata Hermanto.
Hermanto menuturkan bahwa hal ini sangat disadari oleh pemerintahan yang lalu.  Untuk swasembada kedelai dibutuhkan tambahan lahan seluas 500 ribu hektar.  Namun sampai akhir masa kerja pemerintahan yang lalu, tambahan lahan tidak terealisasi.  “Tambahan lahan yang diperoleh hanya sekitar 13 ribu hektar. Agar swasembada 5 komoditas pangan kali ini berhasil, maka harus ada terobosan cara memperoleh tambahan lahan yang signifikan,” pungkas Hermanto.

Sumber : DPP PKS
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKSDEPOK.com - All Rights Reserved
Support by. Blogger